










Pendaftaran Upaya Hukum Banding
Pendaftaran Upaya Hukum Kasasi
Pendaftaran Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)
Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang dibentuk oleh negara untuk menegakkan hukum pidana secara adil, efektif, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak para pihak, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.
KUHAP Tahun 2025 menggantikan KUHAP lama yang berlaku sejak tahun 1981 dan membawa berbagai perubahan mendasar dalam proses penegakan hukum pidana. Pembaruan tersebut mencakup penguatan perlindungan hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas, pengaturan mengenai keadilan restoratif (restorative justice), mekanisme pengakuan bersalah (plea bargaining), perjanjian penundaan penuntutan (Deferred Prosecution Agreement/DPA), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan pidana.
Dalam sistem hukum acara pidana, persidangan merupakan tahapan sentral yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Sebelum suatu perkara diperiksa di pengadilan, perkara tersebut harus melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Proses penanganan perkara pidana umumnya dimulai dari adanya laporan, pengaduan, informasi masyarakat, atau peristiwa tertangkap tangan yang diduga mengandung unsur tindak pidana. Atas dasar informasi tersebut, penyelidik melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Dalam tahap penyelidikan, aparat penegak hukum melakukan pengumpulan informasi awal, klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, serta tindakan lain yang diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai dugaan tindak pidana yang terjadi.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
Pada tahap ini penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum, antara lain:
Seluruh tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Setelah penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk diteliti.
Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik.
Apabila berkas perkara belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
Sebaliknya, apabila berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil, Penuntut Umum menyatakan berkas lengkap (P-21). Selanjutnya dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum.
Tahapan ini dikenal sebagai Tahap II.
Setelah menerima tersangka dan barang bukti, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan.
Surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian perkara, serta ketentuan pidana yang dilanggar.
Sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, KUHAP Tahun 2025 memberikan kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme tertentu sesuai syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
Salah satu pembaruan penting dalam KUHAP Tahun 2025 adalah penguatan mekanisme keadilan restoratif.
Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, penyelesaian konflik, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
Dalam perkara yang memenuhi syarat, penyelesaian melalui keadilan restoratif dapat mengakhiri proses perkara tanpa melalui pemeriksaan pokok perkara di persidangan.
KUHAP Tahun 2025 juga mengatur mekanisme pengakuan bersalah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Dalam mekanisme ini, hakim memeriksa secara khusus apakah pengakuan tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, serta didukung oleh alat bukti yang cukup.
Pengakuan bersalah tidak serta-merta menghilangkan kewajiban hakim untuk memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana benar-benar terpenuhi menurut hukum.
Selain keadilan restoratif dan pengakuan bersalah, KUHAP Tahun 2025 juga mengenal Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA).
Mekanisme ini memungkinkan penundaan proses penuntutan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan dan memperoleh persetujuan pengadilan.
Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, perkara dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa melalui proses persidangan penuh.
Apabila perkara tidak diselesaikan melalui mekanisme khusus sebagaimana disebutkan di atas, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
Setelah perkara diterima, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Majelis Hakim kemudian menetapkan hari sidang dan memerintahkan pemanggilan terdakwa, saksi, ahli, serta pihak-pihak lain yang diperlukan dalam persidangan.
Sidang pertama diawali dengan pembukaan sidang oleh Majelis Hakim.
Pada tahap ini hakim melakukan pemeriksaan identitas terdakwa, memeriksa kehadiran para pihak, serta menjelaskan hak-hak terdakwa selama proses persidangan.
Setelah itu Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara.
Dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap karena menjadi batas ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan.
Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan.
Eksepsi dapat diajukan antara lain terkait:
Atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.
Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang dapat berupa menerima eksepsi atau menolaknya.
Apabila eksepsi diterima, perkara dapat dinyatakan tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya apabila eksepsi ditolak, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Pembuktian merupakan inti dari proses persidangan pidana.
Pada tahap ini Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.
Alat bukti yang diperiksa meliputi:
Pemeriksaan dilakukan secara terbuka, objektif, dan menjamin hak para pihak untuk mengajukan pertanyaan, keberatan, maupun pembelaan sesuai ketentuan hukum.
Setelah seluruh pembuktian selesai dilakukan, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana atau requisitoir.
Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menguraikan:
Setelah tuntutan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dikenal dengan istilah pledoi.
Pembelaan dapat berisi argumentasi hukum, bantahan terhadap tuntutan, maupun permohonan agar terdakwa dibebaskan atau dijatuhi pidana yang lebih ringan.
Atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, Penuntut Umum dapat memberikan tanggapan yang disebut replik.
Selanjutnya terdakwa atau penasihat hukum dapat memberikan tanggapan kembali yang disebut duplik.
Tahapan ini merupakan perwujudan prinsip peradilan yang memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan argumentasi hukumnya.
Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, Majelis Hakim melakukan rapat permusyawaratan.
Dalam rapat tersebut hakim menilai:
Hasil musyawarah tersebut menjadi dasar penyusunan putusan.
Setelah musyawarah selesai, Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
Putusan yang dapat dijatuhkan antara lain:
Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.
Putusan bebas dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
Putusan lepas dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan oleh terdakwa, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut hukum.
Selain amar pokok, putusan dapat memuat ketentuan mengenai barang bukti, biaya perkara, restitusi, kompensasi, atau kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Para pihak yang tidak menerima putusan dapat menempuh upaya hukum sesuai ketentuan KUHAP, yaitu:
Upaya hukum merupakan sarana kontrol terhadap putusan pengadilan guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), pelaksanaan putusan dilakukan oleh Jaksa sebagai eksekutor.
Eksekusi dapat berupa:
KUHAP Tahun 2025 yang mulai berlaku pada tahun 2026 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain mempertahankan tahapan klasik berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi, KUHAP baru juga memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif, pengakuan bersalah, dan perjanjian penundaan penuntutan sebagai bagian dari upaya modernisasi hukum acara pidana.
Melalui pengaturan tersebut diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan lebih efektif, transparan, berkeadilan, serta mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan masyarakat secara keseluruhan.
| TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN KETENTUANNYA |
| 1. | Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. | ||||||||||||||
| 2. | Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonanannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg). | ||||||||||||||
| 3. | Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg). | ||||||||||||||
| 4. | Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan. | ||||||||||||||
| 5. | Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (Pengangkatan Anak Antar Negara / Inter Country Adoption) harus dijatuhkan dalam bentuk putusan (SEMA No.2 Tahun 1979 jo SEMA No.6 Tahun 1983) | ||||||||||||||
| 6. | Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. | ||||||||||||||
| 7. | Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang¬-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 138 dan 146 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi. | ||||||||||||||
| 8. | Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi. | ||||||||||||||
| 9. | Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989). | ||||||||||||||
| 10. | Permohonan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. | ||||||||||||||
| 11. |
|
||||||||||||||
| 12. | Inter Country Adoption dilakukan sebagai upaya terakhir (Ultimatum Remedium), dan pelaksanaannya harus memperhatikan SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989 jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41. | ||||||||||||||
| 13. |
Perlu diperhatikan adanya Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PW.09.01-1981 tentang Pemberian Paspor dan Exit Permit kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat anak oleh warga negara asing, tanggal 3 Agustus 1981, khususnya butir 1 yang berbunyi: Melarang memberikan paspor dan exit permit kepada anak-anak Warga Negara Indonesia yang diangkat anak oleh Warga Negara Asing apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / tempat kediaman anak tersebut di Indonesia.”
|
||||||||||||||
| JENIS – JENIS PERMOHONAN YANG DAPAT DIAJUKAN MELALUI PENGADILAN NEGERI adalah sebagai berikut : | |
| 1. | Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1). |
| 2. | Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun. |
| 3. | Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). |
| 4. | Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang¬-undang No.1 Tahun 1974). |
| 5. | Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No.1 Tahun 1974). |
| 6. | Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983). |
| 7. | Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian. Syarat-syarat permohonan : Unduh Disini |
| 8. | Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). |
| 9. | Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW). |
| 10. | Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan. |
| PERMOHONAN YANG DILARANG | |
| 1. | Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan. |
| 2. | Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan. |
| 3. | Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan. |
| Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan : | |
| 1. | Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum. |
| 2. | Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ub. Kepala Pembinaan Hukum, R.Soepandi tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalam buku tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, Departemen Dalam Negeri, Ditjen Agraria, halaman 85). |
| AKTE DI BAWAH TANGAN MENGENAI WARISAN | |
| 1. | Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum, yang berupa suatu surat pemyataan bahwa dia mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing- masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri. |
| 2. | Setelah membacakan dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dihadapan para pihak, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk mengesahkan tanda tangan mereka berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) Stbld. 1916-46 dengan cara, dibawah pernyataan tersebut dibubuhi kalimat: Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Klaten, menerangkan, bahwa bernama ______________………….. telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut di atas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tandatangannya dihadapan saya. Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu dibawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh) : Catatan : “Akta dibawah tangan yang telah disahkan ini khusus berlaku untuk mengambil uang deposito di bank _____________ atas nama _____________”. Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Stbld.1916-46, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu. |
Page 3 of 11
Jl. P. Diponegoro No. 99 Tarakan
(0551) 21682
pntarakan0551@gmail.com
https://pn-tarakan.go.id
